PURBALINGGA – Proses panjang yang melibatkan tim penilai dari berbagai unsur akhirnya membuahkan hasil memuaskan bagi Desa Karangbawang di Kecamatan Rembang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Desa Karangbawang sebagai Desa Anti Korupsi dengan nilai 94.
Penilaian Desa Anti Korupsi ini dilaksanakan oleh tim penilai yang terdiri dari unsur Inspektorat Jawa Tengah, Dispermasdukcapil Jawa Tengah, Dinas Kominfo Jawa Tengah, serta Inspektorat, Dinpermades, dan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Acara penilaian berlangsung di Balai Desa Karangbawang pada Senin (18/9/2023).
Saat membacakan hasil penilaian, Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Zainul Ulum menyatakan bahwa tim penilai telah memberikan nilai 94 kepada Desa Karangbawang setelah melalui proses evaluasi yang teliti.
Proses penilaian melibatkan 18 indikator dalam 5 komponen penilaian desa anti korupsi, yang meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan aspek kearifan lokal.
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, Ato Susanto berharap bahwa Desa Karangbawang dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Purbalingga dalam upaya pemberantasan korupsi.
Kepala Desa Karangbawang, Toyo, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan agar Desa Karangbawang bisa menjadi lebih baik lagi.
“Alhamdulillah hari ini sudah dikukuhkan (menjadi desa anti korupsi) oleh tim penilai dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Untuk kedepan saya akan menjaga dan memperbaiki agar Desa Karangbawang bisa menjadi lebih baik lagi sebagai desa anti korupsi. Kami telah menerapkan berbagai kebijakan positif seperti pengadaan KTP dan KK yang gratis sebagai salah satu bentuk perbaikan,” ujarnya.
Penetapan Desa Karangbawang sebagai Desa Anti Korupsi merupakan langkah positif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta menginspirasi desa-desa lainnya untuk mengadopsi praktik-praktik anti korupsi.
