Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan insentif berupa bantuan pembangunan jalan bagi desa yang mampu meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif saat pertemuan dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Bupati Kompleks Setda Purbalingga.
Pertemuan itu membahas sinergi peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah Kabupaten Purbalingga.
Bupati Fahmi mengatakan, Pemkab akan menjalankan Program Sengkuyung yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.
“Pemkab Purbalingga akan menjalankan Program Sengkuyung yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak,” katanya.
Menurut dia, optimalisasi penerimaan pajak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata.
Desa yang mampu mencatatkan capaian terbaik dalam kepatuhan dan penerimaan pajak akan mendapat prioritas bantuan pembangunan dari pemerintah daerah.
“Reward-nya berupa bantuan pembangunan yang diprioritaskan untuk jalan desa. Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung bahwa pajak yang mereka bayarkan kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan,” jelasnya.
Fahmi menambahkan, pembangunan jalan dipilih karena memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Infrastruktur jalan yang baik dinilai mampu memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi desa.
Selain masyarakat umum, Bupati juga meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan.
“Kita ingin budaya taat pajak dimulai dari lingkungan pemerintah terlebih dahulu,” ujarnya.
Fahmi optimistis potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga masih dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pihak.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengapresiasi komitmen Pemkab Purbalingga dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Menurutnya, konsep pemberian penghargaan bagi desa berprestasi dalam optimalisasi pajak memiliki potensi untuk diterapkan lebih luas di tingkat provinsi.
“Ke depan, bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diprioritaskan bagi daerah yang memiliki tingkat kepatuhan pajak terbaik,” katanya.
