Home / PURBALINGGA / 1,59 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan di Purbalingga

1,59 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan di Purbalingga

Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Purwokerto, memusnahkan 1,59 juta batang rokok ilegal senilai Rp2,2 miliar. Pemusnahan ini dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp1,53 miliar.

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, mengungkapkan pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

“Ini bukti nyata kerja keras bersama menjaga wilayah kita dari barang ilegal yang merugikan negara. Kegiatan ini juga sebagai edukasi dan penegakan hukum yang seluruhnya didanai DBHCHT,” ujarnya, pada acara pemusnahan simbolis rokok ilegal, di halaman Pendapa Dipokusumo Purbalingga, Selasa (23/9/25).

Lebih lanjut, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mencapai Rp18,02 miliar.

“Dana ini dimanfaatkan untuk berbagai sektor penting, khususnya bidang kesehatan, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit serta puskesmas, penyediaan obat-obatan dan bahan medis, hingga pembayaran iuran JKN,” jelasnya.

Ia menambahkan, DBHCHT juga dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran BLT, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta pelatihan dan bantuan sarana prasarana di berbagai OPD.

“Selain itu, di bidang penegakan hukum, DBHCHT turut mendukung kegiatan pemberantasan rokok ilegal serta sosialisasi ketentuan cukai kepada masyarakat,” imbuhnya.

Bupati Fahmi menegaskan, keberadaan rokok ilegal secara langsung merugikan masyarakat.

“Dengan demikian, setiap batang rokok ilegal yang beredar sejatinya mengurangi potensi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Purbalingga,” katanya.

Kepala Bea Cukai Purwokerto, Dwijanto Wahjudi, menuturkan, barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan kolaboratif Bea Cukai Purwokerto bersama pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum di wilayah Purbalingga, Banyumas, dan Banjarnegara, sejak Juli 2024 hingga Mei 2025.

“Pola peredarannya sebagian besar berasal dari luar Jawa Tengah, melintas wilayah Purbalingga, Banyumas, dan Banjarnegara dengan tujuan pasar Jawa Barat,” ungkapnya.