Kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan perpanjangan STNK tanpa KTP pemilik asli belum diberlakukan di Kabupaten Purbalingga.
Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Samsat Purbalingga masih menunggu surat resmi dari Korlantas Polri sebelum aturan tersebut diterapkan.
Kepala UPPD Purbalingga, Abdul Azis, menegaskan bahwa saat ini syarat administrasi tetap mengacu pada ketentuan lama.
“Sehingga saat ini KTP pemilik pertama harus tetap dibawa sebagai syarat membayar pajak atau perpanjangan STNK,” ungkapnya, Jumat (17/4/2026).
Ia menyebut pihaknya masih melakukan koordinasi dengan kepolisian terkait rencana perubahan kebijakan tersebut.
Jika aturan resmi sudah diterbitkan, maka implementasi akan langsung dilakukan di Purbalingga. “Kalau sudah resmi akan langsung kami terapkan di Purbalingga,” tambahnya.
Terkait persepsi kenaikan pajak kendaraan bermotor di masyarakat, Abdul Azis menegaskan tidak ada perubahan tarif dari sisi regulasi.
Menurutnya, keluhan masyarakat muncul karena sudah tidak adanya program relaksasi pajak seperti tahun sebelumnya.
Pada periode Januari–Maret tahun lalu, pemerintah memberikan relaksasi pajak sebesar 14 persen, yang membuat beban pembayaran lebih ringan.
“Selama tiga bulan (Januari-Maret) ada program relaksasi pajak. Sedangkan pada tahun ini relaksasi sudah tidak diberlakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, relaksasi kembali diberikan pada Februari 2026, namun hanya sebesar lima persen sehingga tidak sebesar tahun sebelumnya.
Selain itu, adanya opsen pajak sejak tahun lalu merupakan kebijakan pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan daerah.
Meski demikian, ia menegaskan tarif pajak kendaraan di Jawa Tengah masih tergolong rendah secara nasional.
“Jawa Tengah berada di posisi kedua pajak kendaraan bermotor termurah, setelah Yogyakarta,” ujarnya.
